Tempoonline.id,Jakarta – Aktivis hukum sekaligus pengamat tata negara, Burhanuddin, S.H., menilai teori siklus ketatanegaraan yang dikemukakan Polybius di era Yunani-Romawi kuno masih relevan untuk membaca dinamika politik di Indonesia saat ini.
Menurut Burhanuddin, Polybius menggambarkan bahwa bentuk pemerintahan akan selalu mengalami perputaran siklus, mulai dari monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi hingga berubah menjadi ochlokrasi, sebelum kembali lagi ke monarki. “Konsep ini sebenarnya memberi pesan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang abadi. Setiap sistem memiliki keunggulan sekaligus kelemahan yang bisa menggiringnya menuju kehancuran,” ujarnya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Burhanuddin menambahkan, perjalanan politik Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi dapat dibaca dengan pendekatan teori siklus tersebut. “Kita pernah mengalami demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru dengan kekuasaan yang sentralistik, hingga reformasi yang membuka ruang demokrasi lebih luas. Semua ini menunjukkan adanya perputaran dinamika seperti yang dikemukakan Polybius,” jelasnya.
Ia menekankan, tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah bagaimana memastikan demokrasi tidak tergelincir menjadi ochlokrasi atau sekadar kekuasaan massa tanpa arah. “Kunci stabilitas negara ada pada keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat, peran lembaga, dan partisipasi rakyat. Jika ketiganya seimbang, maka negara akan terhindar dari siklus keruntuhan,” tegasnya.
Burhanuddin juga mendorong para akademisi dan politisi muda untuk kembali mengkaji teori-teori klasik dalam tata negara, sebagai bahan refleksi dan peringatan. “Belajar dari sejarah bukan berarti mundur, tetapi agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tutupnya.(®)