Breaking News
Jakarta-globalnews7.id-Ketua Umum Corruption Investigation Committee (CIC), R. Bambang SS yang didampingi Sekretaris Jenderal CIC DJ Sembiring melontarkan kecaman keras terhadap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto. Pernyataan Yandri yang menyudutkan LSM dan jurnalis dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum CIC R.Bambang.SS menegaskan bahwa Yandri telah gagal memahami tugasnya sebagai pejabat negara dan justru menunjukkan sikap yang melindungi praktik korupsi di tingkat desa.
Ketua Umum CIC Raden Bambang.SS menegaskan,”Ini menteri yang tidak layak memegang jabatan! Bukannya membasmi korupsi dana desa, malah menyerang LSM dan wartawan yang berjuang demi transparansi. Ini jelas sikap anti-demokrasi dan harus segera disikapi!” tegas Reden Bambang.SS Selasa (4/2/2025) kepada wartawan di Jakarta.
Menurutnya, tuduhan Yandri bahwa LSM dan jurnalis menerima uang Rp1 juta per kepala desa adalah pengalihan isu yang murahan dan tidak bertanggung jawab.
Desak Presiden Segera Copot
Raden Bambang SS meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Yandri Susanto sebelum kepercayaan publik terhadap pemerintahan semakin runtuh.
Disisi lain Sekjen CIC DJ sembiring mengungkapkan”Jika Prabowo ingin menjaga kredibilitas pemerintahannya, Yandri harus segera dicopot! Jangan biarkan pejabat yang mempermalukan negara ini tetap bertahan!” ujarnya.
CIC juga mengancam akan menggalang aksi besar-besaran di seluruh Indonesia jika Yandri tidak segera diberhentikan.
“Kami tidak akan diam! Jika tidak ada tindakan dari pemerintah, masyarakat akan turun ke jalan menuntut keadilan. Ini perlawanan rakyat, bukan ancaman!” pungkas Bambang.
Dukungan Publik Meningkat
Pernyataan tegas raden Bambang SS mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Tagar #CopotYandri menjadi trending di media sosial, menandakan kemarahan publik terhadap sikap Menteri PDTT tersebut.
Apakah Presiden Prabowo akan segera bertindak? Ataukah kontroversi ini akan semakin memperburuk citra pemerintahannya? Publik menunggu langkah tegas dari Istana.
(Bn/pm)