Tempoonline.id,Tangerang selatan-Dalam kuliah umum di Universitas Pamulang yang digelar Rabu (26/11/2025), Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan komitmen menjaga konstitusi meskipun tantangan muncul dari dinamika legislasi saat ini.(29 November 2025).
Sebagai mahasiswa hukum dan aktivis, Burhanuddin menyampaikan apresiasi terhadap sikap Yusril, namun juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pernyataan bahwa “putusan MK itu final dan mengikat” seperti yang diungkap Yusril terkait putusan pemisahan pemilu memang penting untuk menjaga supremasi konstitusi.
Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa realitas politik bisa memperlambat atau melemahkan implementasi sebab proses legislasi sering dipengaruhi oleh negosiasi antar partai dan kepentingan politik. Bila tidak diimbangi dengan etika dan kesadaran konstitusional, langkah legislasi bisa berubah menjadi “legislated non-compliance”, yakni munculnya norma baru yang sesungguhnya bertentangan dengan spirit putusan MK.
Lebih lanjut, Burhanuddin mengusulkan agar pihak kampus dan akademisi ikut mengambil peran mendesak agar setiap putusan MK yang berdampak luas seperti putusan tentang sistem pemilu disertai dengan kerangka legislasi responsif dan mekanisme transparan, agar kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem ketatanegaraan tetap terjaga.
Sebagai bagian penutup, Burhanuddin menyampaikan bahwa kuliah umum seperti yang dilakukan Yusril penting untuk membuka ruang dialog antara praktisi hukum dan generasi muda hukum agar aspirasi mahasiswa tidak hanya akademis, tapi berkontribusi terhadap harmonisasi antara kepastian hukum dan realitas politik(®)