Tempo.id,karimun-Sebuah sorotan tajam kembali tertuju pada aktivitas tempat hiburan malam King Food Court di Kabupaten Karimun, yang diduga kuat melanggar Peraturan Daerah (Perda) dan nilai-nilai kesakralan malam keagamaan. Tindakan ini memicu keprihatinan dari kalangan aktivis antikorupsi nasional.
Cecep Cahyana, Koordinator Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC), menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ia meminta aparat kepolisian, khususnya Polres Karimun, untuk segera bertindak tegas demi menjaga marwah hukum dan ketertiban umum.
“Kami menerima laporan langsung dari jaringan CIC di daerah dan segera mengambil tindakan dengan menghubungi Kasat Reskrim Polres Karimun. Saya sampaikan bahwa praktik semacam ini permainan mirip kim/lotto yang beroperasi di malam keagamaan adalah pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi,” ungkap Cecep saat dikonfirmasi, Minggu (20/4/2025).
Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum. “Hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah. Jika masyarakat kecil bisa ditindak karena pelanggaran ringan, maka tempat hiburan besar pun harus diperlakukan sama apabila melanggar. Jangan sampai muncul kesan bahwa King Food Court berada di atas hukum,” imbuhnya.
Cecep juga menyoroti bahwa isu ini bukan semata soal izin usaha, tetapi juga menyangkut etika, ketertiban umum, serta penghormatan terhadap nilai-nilai religius yang dijunjung tinggi masyarakat Karimun. Ia meminta agar seluruh aktivitas permainan gelper non-elektronik yang menyerupai praktik perjudian di lokasi tersebut segera dihentikan.
“Penindakan yang cepat dan tegas sangat penting agar kepercayaan publik terhadap aparat tidak luntur. Jika pembiaran terus berlangsung, ini akan menjadi preseden buruk yang mencoreng nama baik daerah,” tandasnya.
Kini masyarakat menanti langkah konkret dari aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Apakah supremasi hukum akan ditegakkan secara adil, atau kembali tunduk pada tekanan kepentingan bisnis hiburan malam?(ags/mul)